Plafon APBD 2013 sebesar Rp 661 Miliar Lebih, KSB Masih Sangat Tergantung pada Sektor Tambang

Taliwang, 
Pemda KSB memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 sebesar Rp 661.001.908.000 atau naik 9,25 persen dari nilai APBD tahun 2012 ini.
Pada Paripurna DPRD tentang penyampaian Raperda APBD dan Nota Keuangan tahun 2013, jum’at pekan lalu, disampaikan jumlah tersebut terdiri dari komponen Pendapatan Aseli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 41,457 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 446,923 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 172,621 miliar. Belanja tidak langsung sebesar Rp 275,002 miliar atau 35,36 persen) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 502.722.498.000 atau 64,64 persen.
Sementara itu, dinas/instansi yang mengalami kenaikan plafon anggaran antara lain, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang direncanakan sebesar Rp 321,498 miliar atau naik 110,27 persen dari tahun 2012 ini. Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) sebesar Rp 10,584 miliar (naik sebesar 20,67 persen), Dinas ESDM sebesar Rp 6,204 miliar (naik sebesar 62,29 persen), Diskanlutnak Rp 10,448 miliar (naik 20,74 persen) dan Dinas Perindagkop UMKM sebesar Ep 5,775 miliar (naik 7,26 persen).
“Ini perlu digarisbawahi karena terjadi peningkatan anggaran untuk belanja langsung yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang tercermin dari peningkatan anggaran di lima dinas/instansi dimaksud,” ujar wakil ketua DPR KSB Abidin Nasar kepada Gaung NTB usai paripurna.
Di item pembiayaan, tercatat silpa sebesar Rp 21 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp 101 miliar. Sedangkan untuk penyertaan modal sebesar Rp 5.277.410.000.
Namun Politisi PKS itu menyatakan ada sejumlah hal terkait pengurangan pendapatan yang menjadi catatan penting dalam RAPBD 2013. Ia menyebut antara lain, penurunan deviden menjadi Rp 16 miliar (advance deviden), penurunan royalty sebagai akibat dari penurunan produksi PTNNT dan asumsi hibah sebesar Rp 126,4 miliar. Juga usulan pinjaman daerah ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 101 miliar yang dimasukkan ke dalam item pembiayaan.
“Dari RAPBD itu juga tercermin bahwa ketergantungan kita pada sektor pertambangan masih sangat tinggi,” tandas Abidin.
Sumber: Gaung NTB

Posted by PKS Brang Ene on 15.34. Filed under KIPRAH KAMI . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Feel free to leave a response